Mapolda Kaltim.(MI/Ervan Masbanjar)
POLDA Kalimantan Timur menyatakan siap untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi yang direncanakan digelar di depan Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (21/4) mendatang. Kesiapan itu disampaikan meskipun pihak Polda Kaltim belum menerima surat pemberitahuan resmi terkait rencana aksi itu.
Kepala Bidang Humas Polda Kaltim, Kombes Yuliyanto, Senin (13/4) mengatakan, pihaknya kini sedang memastikan kesiapan seluruh personel, guna mengantisipasi potensi mobilisasi massa dalam jumlah besar.
“Kami tetap melakukan langkah-langkah preventif, untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Walaupun sampai saat ini, belum ada surat pemberitahuan resmi ke Polda maupun Polresta Samarinda,” ucapnya.
Karena belum menerima pemberitahuan tersebut, lanjutnya, maka pihaknya belum dapat memetakan secara pasti, jumlah peserta maupun pihak yang bertanggung jawab dalam aksi.
“Kami belum mengetahui estimasi jumlah massa yang ada. Bahkan siapa penanggung jawab kegiatan pun belum menyatakan diri,” katanya.
Walaupun demikian, lanjutnya, Polri tetap akan memberikan pelayanan pengamanan apabila aksi tetap berlangsung. Dan pengamanan akan dilakukan secara proporsional dengan mengedepankan pendekatan humanis.
Ia mengungkapkan, terkait pengamanan nanti akan melibatkan berbagai satuan sesuai kebutuhan di lapangan, termasuk pengaturan lalu lintas dan pengamanan objek vital di sekitar lokasi aksi.
“Pengaman unjuk rasa dari kami tentu dilakukan dengan kekuatan yang cukup, tidak berlebihan. Semua unsur kepolisian bertugas sesuai porsinya masing-masing,” tegasnya.
Dikatakannya, kepolisian mengimbau agar pihak penyelenggara segera menyampaikan pemberitahuan resmi, sesuai ketentuan perundang-undangan, guna memudahkan koordinasi pengamanan dan mencegah potensi gangguan ketertiban umum.
“Dengan potensi jumlah massa yang besar, kami berharap seluruh pihak dapat menjaga situasi tetap kondusif serta menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai,” pungkasnya.
Sebelumnya, tersiar secara luas di sejumlah media sosial, terkait rencana aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat (APM) Kalimantan Timur, dinyatakan akan melibatkan ribuan massa dari puluhan organisasi. Konsolidasi disebut terus berlangsung bahkan telah berdiri posko di Samarinda.
APM menyoroti dugaan praktik dinasti politik dan nepotisme di lingkaran kekuasaan pemerintahan Provinsi Kaltim, selain itu mereka juga meminta semua fraksi di DPRD Kaltim menggunakan hak angketnya untuk memakzulkan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakilnya, Seno Aji. (EM/E-4)
