Potongan pesan intimidasi yang diterima guru besar UGM.(Dok. Istimewa)
SEORANG guru besar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Proferosor Kuntjoro Soeparno mendapat intimidasi usai melancarkan penyampaian sikap berisi kritik kepada pemerintah. Intimidasi itu masuk melalui pesan di gawainya dari nomor tak dikenal.
Kuntjoro menjelaskan intimidasi itu ia dapatkan pada Sabtu pagi, 16 Maret 2024. Guru besar di Fakultas Psikologi ini dituding membela pasangan calon presiden (capres) nomor 3.
“Pemilihan curang..Pemilu curang..Nenekmu akan membela temanmu 03, tidak apa-apa pak..Saya dari Jateng dan saya tidak senang dengan hadiahnya,” kata bagian awal intimidasi pesan. .
Baca juga : Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo Meradang Disebut Partisan
Makna dari pesan itu yakni “Pemilu curang… Pemilu curang… Kakekmu… Kamu hendak membela temanku (capres nomor) 03 to, oalah Pak Tua, Pak Tua. Saya orang Jateng (Jawa Tengah) saja tidak suka kok dengan Ganjar”. Pesan tersebut memiliki lanjutan.
“Kenapa membela diri dengan mengatakan pemilu itu curang, maunya diberi jabatan kalau menang.. Malu janggutnya kalau..,” sambung pesan di atas.
Makna pesan tersebut yakni “Kamu kami membela membela bicara Pemilu curang, mau (minta) jatah jabatan to kalau menang… Malu dengan jenggotmu itu lo…”
Baca juga : YLBHI Kecam Upaya Intimidasi ke Perguruan Tinggi yang Kritik Jokowi
Ada pesan lain yang menyebut Kuntjoro sebagai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Hal yang ia curigai, pemilik akun media sosial itu menggunakan logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai foto profil. Meskipun, beberapa saat berselang pemilik akun menggantinya.
Kuntjoro tak mengetahui sosok di balik dua pesan bernada intimidasi itu. Ia juga menolak menduga-duga siapa orangnya. Ia menegaskan tak terpengaruh dan tak akan menarik kritik kerasnya kepada pemerintah.
“Saya nggak terpengaruh jadi tidak nenandakan apa-apa,” ujarnya di konfirmasi pada Sabtu (16/3) malam.
Setidaknya, Kuntjoro dan para akademisi di UGM telah kali menyampaikan kritik keras ke pemerintah terkait penyalahgunaan kekuasaan hingga mendukung salah satu paslon dalam Pilpres. Kritik pertama disampaikan beberapa hari sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 lalu. Kemudian, kedua dilakukan Rabu, 15 Maret 2024. Kuntjoro menyatakan telah menghubungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait kondisi yang dialami. (Z-3)
