![\"Pengamat:](\"https:\/\/mediaindonesia.com\/cdn-cgi\/image\/width=800,quality=80,format=webp\/https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2024\/09\/11\/1726036503_fc6244c59c9b5858d5df.jpg\")
\nPengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah(Dok. MI)<\/p>\n
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet dan lembaga di penghujung masa jabatannya, termasuk mengganti\u00a0Menteri Sosial Tri Rismaharini dengan Saifullah Yusuf dan melantik Irjen Eddy Hartono jadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga direncanakan akan mengganti Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan keputusan mengganti jabatan menjelang siswa waktu masa jabatan yang hanya sekitar 1,5 bulan akan menimbulkan ketidakefektifan kinerja organisasi dalam menjalankan kinerja layanan publik. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span>\n<\/p>\n \u201cIni akan sangat berdampak secara signifikan terhadap efektivitas kinerja organisasi, bahwa ini juga berpengaruh kepada optimalisasi program-program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi banyak program yang harusnya bisa selesai justru akan melambat sehingga pelayanan publik jadi kurang optimal,\u201d katanya kepada Media Indonesia di Jakarta pada Rabu (11\/9). <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span> <\/p>\n Baca juga :\u00a0Tak Diajak Presiden Jokowi, Bahlil Sarankan Risma Gelar Bagi-Bagi Bansos Sendiri\n<\/p>\n Menurut Trubus, tidak ada urgensi serta manfaat dari reshuffle ini, melainkan hanya memperlihatkan kepentingan politis dan memboroskan anggaran negara. Dikatakan bahwa pergantian pimpinan bisa saja digantikan oleh orang yang ada di internal organisasi tersebut sehingga meminimalisir adanya impotensi keberjalanan program dan kebijakan. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span>\n<\/p>\n \u201cJelas ini memboroskan anggaran hanya mengakomodir kepentingan politik dengan menempatkan orang-orang Jokowi serta ingin menunjukkan adanya keberlanjutan dari pemerintahannya. Kepentingan politik tidak ada kaitannya dengan kinerja pelayanan publik yang sudah direncanakan oleh suatu organisasi,\u201d katanya. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span>\n<\/p>\n Trubus menegaskan bahwa pergantian pimpinan suatu organisasi negara dalam sisa jangka waktu yang sangat sempit mendekati masa demisioner seperti ini sangat tidak beretika. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span> <\/p>\n Baca juga :\u00a0Januari 2021, Cair Bansos Rp300 Ribu\n<\/p>\n \u201cSebaiknya dan normalnya adalah pengganti pimpinan lembaga itu minimal 3-6 bulan sebelum masa pemerintahan berakhir, kalau sudah mendekati masa akhir jabatan pemerintahan seperti ini tidak ada urgensinya, secara realisasi program juga mungkin lembaga dan kementerian sudah hampir selesai,\u201d katanya. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span>\n<\/p>\n Menanggapi adanya wacana pergantian Kepala BMKG, Trubus menjelaskan hal itu bisa saja mengganggu proses pelayanan publik mengenai iklim dan kebencanaan, sebab pola kinerja organisasi di Indonesia menganut sistem Weberian yang sangat bergantung pada pimpinan, jika pimpinan tak cepat memahami maka akan berdampak pada kinerja birokrasi. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span>\n<\/p>\n \u201cBMKG ini posisinya strategis dan teknis, pelayanan terkait informasi publik harus baik dan jelas sehingga kalau ada orang baru lagi lalu harus menyesuaikan dan menjelaskan lagi, pasti akan mengganggu layanan publiknya,\u201d tandasnya. (DEV)<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span>\n<\/p>\n<\/div>\n