![\"LDII](\"https:\/\/mediaindonesia.com\/cdn-cgi\/image\/width=800,quality=80,format=webp\/https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2024\/09\/03\/1725342269_fa6566d52aff29fe1d02.jpg\")
\nIlustrasi: Aksi menolak pemberian izin tambang kepada ormas.(ANTARA FOTO\/Hendra Nurdiyansyah)<\/p>\n
KETUA Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Chriswanto Santoso mengatakan lembaganya tidak terburu-buru mengambil tawaran mengelola tambang dari pemerintah<\/p>\n
Hal ini dia sampaikan usai bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3\/9).\n<\/p>\n
“Kami sudah membuat statement untuk berpikir mengenai tambang ini. Kami tidak bisa grasak grusuk untuk tiba tiba konsesi tambang itu kita ambil. Tidak. Kami harus siap, kami selalu coba untuk berpikir dengan sistematik,” kata Chriswanto. <\/p>\n
Baca juga :\u00a0Tak Goyah, KWI Tetap Tolak Tawaran Kelola Tambang Apapun Skemanya\n<\/p>\n
Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tawaran tersebut, termasuk analisis risiko dan kesiapan organisasi. \u00a0LDII akan mengkaji ulang apakah mereka memiliki kemampuan dalam pengelolaan tambang.\n<\/p>\n
“Ketika ada tawaran kami pelajari betul, kita punya kemampuan apa tidak. Analisa risiko seperti apa, baru kami mengambil,” kata Chriswanto\n<\/p>\n
Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengizinkan pendistribusian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dicabut kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi.\n<\/p>\n
Ketentuan itu dimuat dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta, 22 Juli 2024.\n<\/p>\n<\/div>\n