![\"Demo](\"https:\/\/disk.mediaindonesia.com\/thumbs\/800x467\/news\/2024\/07\/c4e2ad551759870a76f45e95dbf01523.jpg\")
\nSejumlah personel Brimob Polda Metro Jaya mengendarai sepeda motor saat mengamankan aksi demosntrasi(Antara)<\/p>\n
AKSI demo\u00a0mahasiswa mengkritik 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi di Patung Kuda Arjuna Wijaya berakhir ricuh dan dibubarkan paksa oleh kepolisian pada Senin (22\/7).<\/p>\n
Situasi sudah tidak kondusif sekitar pukul 18.54 WIB. Saat itu, water cannon sudah ditembakkan beberapa kali ke arah massa dari Aliansi BEM SI.\n<\/p>\n
Polisi terus menerus menembakkan water cannon ke arah massa.Sekitar pukul 19.05 WIB, massa semakin mundur hingga harus membubarkan diri ke arah Jalan M.H Thamrin dan Jalan Abdul Muis. <\/p>\n
Baca juga :\u00a0HUT Bhayangkara, Presiden Minta Polri Sukseskan Pilkada dan Jaga Netralitas\n<\/p>\n
Diketahui, massa membawa 12 tuntutan dalam aksi unjuk rasa mengkritik 10 tahun pemerintahan Jokowi.\n<\/p>\n
Koordinator pusat BEM SI, Herianto mengatakan mahasiswa turun ke jalan yakni untuk menuntut dan mengadili Jokowi atas sejumlah kebijakan dan tindakannya yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.\n<\/p>\n
\u201cKami menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024,\u201d ujar Herianto. <\/p>\n
Baca juga :\u00a0Indonesia Berada di Persimpangan Demokrasi dan Otoritarian\n<\/p>\n
Kedua, mahasiswa menolak kembalinya dwifungsi TNI dan Polri. Lalu, ia mengatakan massa mendesak agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.\n<\/p>\n
“Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku represifitas kepolisian. Lalu, tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati,\u201d\n<\/p>\n
Massa juga mendesak pemerintah untuk mencabut PP Nomor 25 Tahun 2024 dan mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel. <\/p>\n
Baca juga :\u00a0Relawan Respons Pernyataan Hasto ke Presiden Jokowi\n<\/p>\n
Pemerintah juga dituntut untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan AMDAL dalam pembangunan proyek.\n<\/p>\n
\u201cMenuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, pelayanan dan sistem kesehatan,\u201d imbuh Heri.\n<\/p>\n
Massa mendesak agar pemerintah segera mencabut UU Tapera dan revisi kembali sejumlah pasal-pasal yang bermasalah.\n<\/p>\n
Kemudian, massa juga menuntut agar pemerintah dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia.\n<\/p>\n
\u201cWujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia. Terakhir, cabut dan revisi Permendikbud no.2 tahun 2024 untuk dikasih kembali substansi materialnya,\u201d pungkas Heri. (Z-8)\n<\/p>\n<\/div>\n