![\"Wakil](\"https:\/\/disk.mediaindonesia.com\/thumbs\/480x320\/news\/2024\/05\/ddfe6f340fc01dc409355edc514f7282.jpg\")
\nWakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang(MI\/MOHAMAD IRFAN)<\/p>\n
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menegaskan perlu alasan yang konkret terkait wacana penambahan kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.<\/p>\n
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai perlu ada dasar dan alasan kebutuhan apabila ada penambahan kementerian.Wacana itu, kata dia,\u00a0diharuskan untuk percepatan kerja pemerintah demi kepentingan rakyat.\n<\/p>\n
\u201cRencana adanya penambahan kursi kabinet Prabowo-Gibran tentu harus ada dasar dan alasan kebutuhan yang memang keharusan untuk kepentingan percepatan kerja-kerja kebutuhan Pemerintahan bagi rakyat,\u201d tegas Junimart, Senin (13\/5). <\/p>\n
Baca juga :\u00a0Wacana Penambahan Kementerian, Mardani Ali Sera: Bukan Solusi, Memperumit Birokrasi\n<\/p>\n
\u201cBukan karena kepentingan politik atau bagi-bagi kekuasaan yang berdampak kepada pemborosan anggaran,” tambahnya.\n<\/p>\n
Junimart mengemukakan penambahan kementerian harus mengubah nomenklatur dengan merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.\n<\/p>\n
Diketahui, pada pemerintahan periode Prabowo-Gibran mendatang, jumlah nomenklatur kementerian diwacanakan akan bertambah menjadi 40. Sebelumnya, nomenklatur kementerian dalam pemerintahan Jokowi-Ma\u2019ruf adalah 34.\n<\/p>\n
Adapun alasan dari penambahan nomenklatur kementerian adalah untuk mengakomodir beban kerja negara yang cukup besar mengingat luasnya wilayah Indonesia dan padatnya jumlah penduduk. Wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik. (Ykb\/P-5)\n<\/p>\n<\/div>\n