![\"TPN](\"https:\/\/disk.mediaindonesia.com\/thumbs\/480x320\/news\/2024\/03\/9caf658a6ba1ecf04b66849e6f9bf335.jpg\")
\nWarga terpaksa berdesakan dan antre mengambil bantuan Program Keluarga Harapan 2024(MI\/Bagus Suryo)<\/p>\n
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) merupakan masalah dalam pemilihan pejabat. Masyarakat cenderung memilih calon yang memberikannya barang atau uang.<\/p>\n
Maka, KPK mengimbau agar penyaluran bansos dua bulan atau tiga bulan sebelum pilkada dihentikan.\n<\/p>\n
Menanggapi itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) Chico Hakim, menilai penghentian bansos imbauan KPK kurang tepat lantaran masih banyak masyarakat hidupnya bergantung dengan bansos dari pemerintah. <\/p>\n
Baca juga :\u00a0KPK Sebut Masyarakat Pilih Calon Tertentu karena Bansos\n<\/p>\n
\u201cApalagi masyarakat yang tergolong masuk dalam golongan kemiskinan ekstrem,\u201d tutur Chico kepada Media Indonesia, Rabu (20\/3).\n<\/p>\n
Namun, Chico menyayangkan sikap KPK yang baru bereaksi ketika tahapan pemilihan presiden telah selesai.\n<\/p>\n
\u201cTetapi yang kita sayangkan memang selama ini bansos ini dijadikan alat politik. Sehingga dikaitkan dengan seakan itu pemberian salah satu paslon atau pendukung kandidat tertentu dalam kontestasi politik,\u201d tegas Chico.\n<\/p>\n
\u201cTentunya pengaturan jadwal dan jumlahnya yang tepat serta tepat sasaran lebih penting untuk dikedepankan untuk ke depannya,\u201d tambahnya.\n<\/p>\n
Namun, Chico mengaku tetap mengapresiasi dengan positif apa yang disampaikan KPK karena itu bagian dari upayanya menjauhkan penggunaan uang negara untuk kepentingan politik segelintir kelompok, orang maupun keluarga. (Ykb\/Z-7)\n<\/p>\n<\/div>\n