![\"Korupsi](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/03\/12\/1773319778_ba1d8a0b36f4a921039c.png\")
\n ilustrasi.(MI)<\/p>\n
MARAKNYA\u00a0kasus korupsi yang menjerat kepala daerah dinilai menunjukkan lemahnya desain pengawasan dalam tata kelola otonomi daerah. Sistem pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat pun dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.<\/p>\n
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Arman Suparman, menilai pendekatan pengawasan selama ini masih terlalu menekankan kepatuhan administratif sehingga belum efektif mencegah penyalahgunaan kekuasaan di daerah.<\/p>\n
\u201cPembinaan dan pengawasan selama ini lebih menitikberatkan agar pemerintah daerah patuh terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria dari pemerintah pusat. Pendekatannya masih sangat administratif,\u201d kata Arman kepada Media Indonesia, Selasa (12\/3).<\/p>\n
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah lebih fokus memenuhi persyaratan administrasi dalam perencanaan, penganggaran, hingga penyusunan kebijakan, ketimbang membangun kapasitas tata kelola dan integritas kepemimpinan.<\/p>\n
\u201cYang terjadi, kepala daerah lebih takut melanggar aturan administratif dari pemerintah pusat daripada gagal menyejahterakan rakyat atau tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Arman menjelaskan, pengawasan dari pemerintah pusat selama ini dilakukan melalui pembinaan umum oleh Kementerian Dalam Negeri serta pembinaan sektoral oleh kementerian teknis. Bentuknya antara lain sosialisasi kebijakan, rapat konsultasi, hingga bimbingan teknis bagi aparatur sipil negara di daerah.<\/p>\n
Namun ia menilai pendekatan tersebut belum menyentuh persoalan integritas kepemimpinan di daerah. Di tingkat daerah, pengawasan internal oleh inspektorat juga dinilai belum optimal karena secara kelembagaan berada di bawah kepala daerah.<\/p>\n
\u201cInspektorat memiliki fungsi pengawasan yang kuat di atas kertas, tetapi mereka berada di bawah kepala daerah. Dalam kondisi itu sulit mengawasi pimpinannya sendiri,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Sementara pengawasan eksternal oleh lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Ombudsman Republik Indonesia juga belum diimbangi dengan pengawasan publik yang kuat.<\/p>\n
\u201cPartisipasi publik sebenarnya diatur dalam berbagai regulasi, tetapi implementasinya masih lemah. Masyarakat sering tidak memiliki ruang yang cukup untuk terlibat dalam perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kebijakan daerah,\u201d kata Arman.<\/p>\n
Akibatnya, pemerintah daerah lebih merasa diawasi oleh pemerintah pusat dibandingkan oleh masyarakat yang mereka pimpin. Karena itu, Arman menilai penguatan pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga melalui penguatan inspektorat, lembaga pengawas eksternal, serta partisipasi publik.<\/p>\n
\u201cPartisipasi publik harus benar-benar hadir dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan,\u201d ujarnya. (Dev\/P-3)<\/p>\n<\/p><\/div>\n