Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat (tengah)(MI/HO)
PEMERINTAH Indonesia kini menggeser paradigma pengelolaan keanekaragaman hayati dari sekadar agenda konservasi menjadi pilar strategis pembangunan ekonomi jangka panjang. Biodiversitas kini ditempatkan sebagai modal alam (natural capital) yang diproyeksikan mampu menarik investasi, meningkatkan daya saing industri, dan menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan pentingnya kedaulatan bangsa dalam mengelola kekayaan alam tersebut. Ia menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi pemimpin, bukan sekadar penonton, dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati.
“Kita ingin orang Indonesia menjadi pelaku utama dalam ekonomi hijau yang sedang tumbuh ini. Jangan sampai kekayaan keanekaragaman hayati yang kita miliki justru ditentukan oleh pihak lain,” tegas Menteri Jumhur dalam keterangannya di Jakarta.
Instrumen Pendanaan dan Peran Sektor Swasta
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan komitmen global melalui Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF), pemerintah aktif menggandeng sektor swasta sebagai mitra strategis. Salah satu terobosan yang disiapkan adalah pengembangan instrumen pembiayaan inovatif.
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH, Rasio Ridho Sani, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mematangkan skema Biodiversity Credit. Instrumen ini dirancang untuk mendukung investasi berbasis alam dengan prinsip tata kelola yang berintegritas, adil, dan akuntabel.
Kolaborasi Internasional dan Sinergi Multipihak
Langkah transformasi ini diperkuat melalui penyelenggaraan Biodiversity+ Business Forum di Jakarta. Forum ini merupakan hasil kolaborasi KLH/BPLH dan Bappenas dengan Pemerintah Jerman melalui program Climate Impact Response and Biodiversity Management (ClimB) yang diimplementasikan oleh GIZ.
Thomas Graf, Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor-Leste, menyebut biodiversitas Indonesia sebagai aset strategis global. Menurutnya, pengelolaan yang bertanggung jawab akan menjadi fondasi ketahanan pangan dan inovasi masa depan.
Senada dengan hal tersebut, Karin Allgoewer dari GIZ Indonesia menekankan bahwa forum ini bertujuan memberikan dorongan (impulse) bagi sektor swasta untuk mengambil peran lebih luas. Sinergi antara Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025–2045 dengan perencanaan pembangunan nasional diharapkan dapat mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif.
Melalui berbagai inisiatif ini, keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi dipandang hanya sebagai objek perlindungan, melainkan modalitas pembangunan yang mampu menciptakan proyek-proyek nature-positive yang menguntungkan secara ekologis maupun ekonomis. (Z-1)
