(Dok. Pribadi)
INDONESIA ialah negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Laut menyumbang protein hewani utama bagi ratusan juta penduduk dan menjadi salah satu pilar ketahanan pangan. Kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik bruto memang tidak besar, tetapi peranannya dalam penyerapan tenaga kerja dan penyediaan pangan sangat strategis. Di balik fakta itu, kesejahteraan nelayan masih menjadi persoalan yang terus berulang.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan potensi nelayan lebih dari 1,3 juta orang. Produksi perikanan terus tumbuh. Sepanjang 2025 volume produksi mencapai 26,25 juta ton, tumbuh sebesar 11,48% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.
Namun, angka kesejahteraan tidak bergerak secepat volume produksi. Nilai tukar nelayan (NTN) sepanjang Januari-Juni 2026 berada pada rata-rata 107,41 dan bergerak fluktuatif. Pergerakan itu menunjukkan peningkatan kesejahteraan nelayan belum berlangsung kuat. Indikasinya, kenaikan harga yang diterima nelayan belum mampu memberikan peningkatan daya beli yang signifikan terhadap biaya yang harus mereka keluarkan.
KESENJANGAN
Kemiskinan di wilayah pesisir relatif lebih tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan ekstrem di pesisir pernah mencapai 4,19%, sedikit di atas angka nasional. Organisasi nelayan tradisional bahkan menyebutkan kelompok itu menyumbang porsi signifikan terhadap angka kemiskinan nasional. Fakta itu menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sumber daya dan hasil yang dinikmati mereka yang langsung bergantung pada laut.
Mengapa kesejahteraan belum sejalan dengan potensi? Pertama, struktur pasar yang timpang. Sebagian besar nelayan kecil masih bergantung pada tengkulak. Asimetri informasi dan posisi tawar yang lemah membuat harga di tingkat nelayan jauh lebih rendah daripada harga yang dibayar konsumen akhir. Kedua, risiko usaha yang tinggi. Cuaca ekstrem, fluktuasi stok ikan, dan kecelakaan kerja menjadi bagian dari keseharian. Jangkauan perlindungan asuransi masih terbatas meskipun program bantuan premi terus digulirkan.
Ketiga, akses permodalan dan teknologi yang terbatas. Armada kecil dengan mesin sederhana masih dominan. Biaya bahan bakar menjadi beban utama meskipun terdapat skema subsidi. Keempat, rantai nilai yang pendek. Tanpa cold storage dan sarana pengolahan yang memadai, banyak hasil tangkapan hilang nilai atau hanya dijual dalam bentuk mentah dengan margin tipis.
Pengarusutamaan kesejahteraan nelayan berarti menempatkan isu itu sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi nasional. Beberapa langkah dapat dipertimbangkan secara bersamaan.
Pertama, perkuat kelembagaan kolektif. Koperasi Nelayan Merah Putih atau kelompok usaha bersama yang dikelola secara profesional dapat memperbaiki posisi tawar, mengelola rantai dingin bersama, dan membuka akses pasar langsung. Pemerintah dapat memfasilitasi platform digital pemasaran agar nelayan terhubung dengan pembeli modern, termasuk industri pengolahan dan ritel. Pengalaman di beberapa daerah menunjukkan bahwa ketika nelayan memiliki kelembagaan yang kuat, margin yang diterima meningkat dan ketergantungan pada tengkulak berkurang.
Kedua, reformasi dukungan operasional. Subsidi bahan bakar perlu dilengkapi dengan insentif efisiensi dan modernisasi armada secara bertahap. Cakupan program asuransi nelayan yang sudah berjalan perlu diperluas dan prosedur asuransinya disederhanakan. Premi yang terjangkau serta klaim yang cepat akan mengurangi kerentanan rumah tangga nelayan terhadap guncangan. Pelatihan keterampilan navigasi, penanganan hasil tangkapan, dan manajemen usaha sederhana juga penting agar produktivitas meningkat tanpa menambah tekanan pada stok ikan.
Ketiga, investasikan infrastruktur publik di wilayah pesisir. Pelabuhan perikanan yang berfungsi baik, cold storage, dan sarana pengolahan skala kecil ialah barang publik yang sulit disediakan pasar sendiri. Infrastruktur itu mengurangi kehilangan pascapanen dan membuka peluang nilai tambah. Pembangunan sebaiknya diprioritaskan di sentra produksi yang padat nelayan kecil agar dampaknya merata.
Keempat, integrasikan dengan kebijakan makro. Skema kredit usaha rakyat khusus nelayan dengan persyaratan yang lebih fleksibel dapat mengatasi keterbatasan modal. Pengelolaan sumber daya berkelanjutan yang bertanggung jawab, kawasan konservasi, dan penegakan hukum terhadap penangkapan ilegal akan menjaga stok jangka panjang. Tanpa stok yang sehat, semua upaya peningkatan kesejahteraan hanya bersifat sementara. Data yang akurat dan terbarui tentang jumlah nelayan, armada, dan hasil tangkapan juga menjadi fondasi kebijakan yang tepat sasaran.
INVESTASI PADA KETAHANAN PANGAN
Pengalaman negara lain menunjukkan kesejahteraan nelayan meningkat ketika kebijakan berfokus pada rantai nilai lengkap, dari penangkapan hingga pemasaran, disertai tata kelola sumber daya yang baik. Produksi tinggi tanpa kesejahteraan hanya menciptakan ketimpangan baru di wilayah pesisir. Sebaliknya, kesejahteraan yang meningkat akan memperkuat motivasi untuk menjaga kelestarian sumber daya.
Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi biru diukur bukan hanya dari volume tangkapan atau devisa, melainkan juga dari apakah nelayan dan keluarga mereka hidup lebih baik. Pengarusutamaan kesejahteraan nelayan ialah investasi pada ketahanan pangan, keadilan sosial, dan keberlanjutan sumber daya laut sekaligus. Ketika nelayan sejahtera, ketahanan pangan nasional pun lebih kukuh.
