Petugas menimbang berat badan anak balita di Posyandu Lamasa, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (6/7/2026). P(ANTARA/Andry Denisah)
GURU Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Raharjo menilai langkah pemerintah melakukan refocusing Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah tepat.
Namun, evaluasi tidak cukup hanya mengubah sasaran penerima manfaat, melainkan juga harus membenahi tata kelola, penyediaan makanan, hingga sistem evaluasi agar program benar-benar efektif menekan angka stunting.
Sri Raharjo mengatakan sejak awal perlu dibedakan antara program penanganan stunting dan penyediaan makanan bergizi bagi siswa. Menurut dia, jika tujuan utama MBG adalah mengatasi stunting, maka pelaksanaannya harus difokuskan pada daerah dengan prevalensi stunting tertinggi.
“Kalau memang ingin setia pada tujuan mengatasi stunting, maka fasilitas penyediaan makanan bergizi seharusnya diprioritaskan di kantong-kantong stunting. Yang terjadi sekarang justru tidak konsisten dengan tujuan tersebut,” ujarnya, Selasa (7/7).
Ia mencontohkan sejumlah wilayah di Indonesia Timur, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, masih memiliki prevalensi stunting yang relatif tinggi. Namun, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru lebih banyak berkembang di daerah yang infrastrukturnya lebih siap dan mudah dijangkau.
Menurut Sri Raharjo, pemerintah juga terlalu ambisius mengejar target perluasan penerima manfaat pada tahun pertama tanpa memastikan kesiapan infrastruktur, standar keamanan pangan, sanitasi, sumber daya manusia, dan rantai pasok.
“Sejak awal targetnya terlalu ambisius. Setelah banyak terjadi kasus keracunan, pemerintah akhirnya baru melakukan pembenahan. Seharusnya kesiapan itu disusun terlebih dahulu sebelum program dijalankan secara besar-besaran,” katanya.
Ia menilai skema pembangunan dapur MBG yang melibatkan yayasan dan investor turut menyebabkan ketimpangan. Investor cenderung memilih wilayah dengan akses listrik, bahan baku, dan sumber daya manusia yang memadai, sementara daerah tertinggal justru sulit memperoleh layanan.
“Kalau mekanismenya berbasis investasi, tentu investor akan memilih lokasi yang pasokan bahan pangannya mudah, listrik tersedia, SDM ada. Akibatnya daerah yang justru membutuhkan menjadi tertinggal,” ujarnya.
Sri Raharjo mengusulkan pemerintah memanfaatkan dapur dan kantin sekolah yang sudah tersedia agar tidak perlu membangun fasilitas baru.
Langkah tersebut dinilai lebih efisien sekaligus mempermudah koordinasi dengan pemerintah daerah dan sektor pendidikan.
Selain itu, ia mengingatkan aspek keamanan pangan tidak boleh diabaikan. Menurutnya, produksi makanan dalam jumlah besar tidak hanya membutuhkan ahli gizi, tetapi juga tenaga ahli teknologi pangan yang memastikan proses pengolahan hingga distribusi memenuhi standar keamanan.
“Persoalannya bukan hanya gizinya cukup atau tidak, tetapi makanannya aman atau tidak. Itu merupakan kompetensi utama teknologi pangan,” katanya.
Sri Raharjo mengusulkan tiga fokus dalam refocusing MBG. Pertama, memprioritaskan kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi, terutama masyarakat di kantong-kantong stunting.
Kedua, mengevaluasi mekanisme penyediaan makanan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan pemerintah mengambil peran lebih besar apabila skema investasi tidak berjalan.
Ketiga, mengukur keberhasilan program berdasarkan perubahan status gizi penerima manfaat melalui pendataan awal dan evaluasi berkala, bukan hanya dari jumlah makanan yang dibagikan.
“Kalau tujuan program ini meningkatkan status gizi, maka keberhasilannya harus diukur dari perubahan status gizi penerimanya. Harus ada data awal, lalu diukur kembali setelah satu tahun. Itu yang menjadi indikator keberhasilan,” tegasnya. (H-2)
