Ilustrasi(Dok istimewa )
JIKA pada masa lalu kekuatan diukur dari jumlah alutsista, kini negara dinilai dari kemampuannya mengelola arus manusia, data, teknologi, dan mobilitas global. Negara yang mampu mengontrol pergerakan orang dan informasi akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibanding negara yang membuka diri tanpa strategi. Pandangan itu disampaikan Abdullah Rasyid, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dalam kajian terbarunya mengenai peran strategis imigrasi di era baru.
Menurutnya, imigrasi tidak lagi bisa dipahami sebatas layanan administrasi paspor, visa, atau cap stempel kedatangan.
“Imigrasi telah berevolusi menjadi instrumen geopolitik, geoekonomi, sekaligus alat pertahanan nonmiliter negara modern,” tegas Rasyid.
Aktivis pergerakan ini menilai Indonesia berada pada titik penting transformasi tersebut. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan melalui Astacita menempatkan kedaulatan, hilirisasi ekonomi, ketahanan nasional, dan pembangunan manusia sebagai prioritas.
“Dalam kerangka itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) memegang peran strategis yang jauh melampaui fungsi administratif,” katanya.
Negara, lanjutnya, kini berlomba mempertahankan bukan hanya teritori, tetapi juga kontrol atas siapa yang masuk, siapa yang bekerja, siapa yang berinvestasi, bahkan siapa yang menguasai data.
Rasyid menegaskan ancaman kedaulatan tidak lagi datang dari invasi bersenjata, tetapi dari mobilitas ilegal dan lemahnya pengawasan. Dalam konteks ini, penguatan pengawasan orang asing, intelijen keimigrasian, sistem blacklist nasional, serta pengamanan jalur perbatasan tidak boleh dipandang sebagai agenda teknis semata.
“Semua itu merupakan strategi mempertahankan kedaulatan,” tegasnya.
Rasyid mengingatkan negara tidak dapat berdiri hanya dengan logika keamanan semata.
“Kedaulatan tanpa produktivitas hanya akan menghasilkan stagnasi,” katanya.
Karena itu, kebijakan imigrasi juga harus bergerak dalam dimensi ekonomi. Program seperti Golden Visa, visa investasi, dan fasilitasi tenaga kerja asing strategis, menurutnya, harus dikaitkan langsung dengan agenda pembangunan nasional seperti hilirisasi industri dan transfer teknologi.
“Kita bisa menerima investasi besar, tetapi gagal mentransformasikan pengetahuan jika tidak memiliki desain yang presisi. Tanpa arah yang jelas, arus modal dan tenaga asing dapat menciptakan enclave ekonomi yang tidak terhubung dengan kepentingan nasional,” paparnya.
Rasyid juga menyinggung kompetisi dunia dalam menarik talenta global: ilmuwan, peneliti, hingga pekerja digital terbaik.
“Dalam ekonomi berbasis pengetahuan, kekuatan negara ditentukan oleh kemampuannya menguasai manusia-manusia unggul,” ujarnya.
Karena itu, kebijakan fasilitasi mahasiswa asing, penguatan diaspora, dan kerja sama pendidikan internasional harus diarahkan pada strategi brain gain.
“Indonesia tidak cukup hanya menjadi destinasi wisata. Kita harus menjadi pusat pengetahuan dan inovasi regional,” katanya.
Di bagian lain, Rasyid menjelaskan transformasi digital melahirkan konsep digital border, seperti e-visa, autogate, biometrik, artificial intelligence, dan big data memainkan peranan penting.
“Perbatasan negara kini tidak hanya dijaga oleh pos pemeriksaan, tetapi juga oleh algoritma dan integrasi data,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia harus memperkuat transformasi digital ini agar tidak tertinggal dari negara-negara yang lebih dulu membangun sistem smart border. Dalam pandangan Rasyid, imigrasi adalah jantung dari kekuatan negara modern, persimpangan antara kedaulatan, keamanan, ekonomi, teknologi, dan pengetahuan.
Ia menegaskan hanya dengan desain besar yang presisi, kebijakan imigrasi dapat selaras dengan Astacita, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. (E-4)
